Dapatkan diskon menarik sehubungan dengan promo di tahun 2017 di setiap pemesanan website melalui CS kami di 085777880960. KODE PROMO dapat diperoleh melalui pin Official Salatigaweb : D9271F42

Jasa Pembuatan Website Desa Murah
Diposting oleh : salatigawebCom, - Dibaca: 567 kali




Salatiga - Semarang - Solo - Kabupaten - Surabaya - Jakarta - Bandung - Wonogiri

Anda ingin membangun website desa? kontak saja www.salatigaweb.com | 085777880960 

Website Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh, selanjutnya kita sebut website desa adalah sebuah situs internet resmi Pemerintah Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh. Website desa berisikan informasi perkembangan desa yang memuat beragam informasi pembangunan, sosial kemasyarakatan dan potensi desa.

Dengan website desa masyarakat dapat mendapatkan informasi perkembangan desa dari tempat yang jauh dari desa. Dengan internet, masyarakat dapat mengakses informasi tentang desa dari layar komputer atau layar telepon seluler.

Di era keterbukaan informasi, website desa memegang peranan penting dalam proses pembentukan Perintahan Desa yang transparan dan akuntabel. Website desa hadir sebagai sumber informasi tentang desa bagi masyarakat desa, masyarakat di luar desa, pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan.

Dasar Hukum Website Desa

Dalam susunan peraturan perundang-undangan Indonesia setidaknya ada 3 aturan yang mengatur website desa, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 tentang Desa, UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Pemenkominfo) Nomor 5/2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Ke 3 peraturan tersebut mengatur hak Pemerintah Desa dalam mengelola website desa dan tata cara pengelolaan website desa.

Dalam pasal 1(1) UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Sehingga, sebutan Pekon, Kampung dan Tiyuh di Lampung bermakna sama dengan sebutan Desa.

Hak Pemerintah Desa dalam mengelola website desa dijelaskan dalam pasal 86 UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Pemerintah Desa berhak mengelola Sistem Informasi Desa (SID) yang di dalamnya termasuk website desa.

Sementara, UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bentuk-bentuk informasi yang wajib disediakan Pemerintah Desa bagi masyarakat. UU Nomor 14/2008 ini mengatur juga bentuk-bentuk akses masyarakat terhadap informasi pembangunan desa, mulai dari perencanaan desa, peraturan desa (Perdes) hingga pelaporan hasil pembangunan desa.

Peraturan yang lebih teknis mengatur website desa adalah Permenkominfo Nomor 5/2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Dalam pasal 1(1) Permenkominfo Nomor 5/2015 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Instansi Penyelenggara Negara dalam satuan wilayah tertentu. Permenkominfo Nomor 5/2015 juga mengatur bahwa website desa wajib menggunakan domain desa.id dan menggunakan hosting yang berada di wilayah hukum Indonesia.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, dasar hukum website desa menjadi lebih jelas. Sehingga, pembuatan website desa dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 
 
Tujuan Website Desa

a) Publikasi keberadaan Desa ke seluruh Indonesia bahkan Dunia
b) Menginformasikan profil dan seluruh potensi Desa
c) Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
d) memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan, dalam rangkaian percepatan pembangunan desa.
e) Program-program Desa, Foto-foto kegiatan desa, Video pun dapat diakses di seluruh dunia
f) Pasar desa online, yang dapat menyajikan seluruh potensi industri kreatif desa dan bisa berpromosi diwebsite desa
g) Pengumuman desa, yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga desa di seluruh indonesia bahkan yg sedang di luar negeri
h) Berita terkini program desa, dapat memberikan informasi ke publik pembangunan desa sehingga bisa bersinergi dengan gerak langkah pembangunan daerah
i) Interaksi masyarakat dengan masyarakat dan perangkat desa dapat secara langsung tanpa hambatan tempat dan waktu.